Legalitas merupakan komponen penting dalam membangun dan menjalankan suatu usaha, hal tersebut tidak terlepas juga dengan usaha yang berjalan di bidang pariwisata. Pada setiap tahunnya perkembangan industri pariwisata di Kota Palangka Raya semakin berkembang, ditandai dengan semakin banyaknya berbagai jenis Usaha Pariwisata baik itu di bidang Akomodasi, Transportasi, Hiburan Rekreasi, dan sebagainya.

Untuk memberikan perlindungan usaha di industri pariwisata, Pemerintah Kota Palangka Raya mewajibkan semua usaha untuk melakukan pengurusan pembentukan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). TDUP merupakan produk legalitas usaha pariwisata yang di terbitkan oleh pemerintah daerah setempat. Penerbitan TDUP di Kota Palangka Raya di lakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, dengan melibatkan istansi tekait untuk menjadi Tim Teknis dalam menentukan Penerbitan TDUP.

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berupa dokumen resmi yang diberikan kepada pengusaha pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata. Usaha-usaha pariwisata yang wajib memiliki TDUP berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Kepariwisata meliputi :

  1. Daya tarik wisata;
  2. Kawasan pariwisata;
  3. Jasa transportasi wisata;
  4. Jasa perjalanan wisata;
  5. Jasa makanan dan minuman;
  6. Penyediaan akomodasi;
  7. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
  8. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
  9. Jasa informasi pariwisata;
  10. Jasa konsultan pariwisata;
  11. Jasa pramuwisata;
  12. Wisata tirta;
  13. SPA

Penjabaran dari 13 jenis usaha pariwisata tersebut  diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 yang memuat ± 60 sub jenis usaha pariwisata.

Pada tahun 2017 pemerintah kota Palangkara telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 10 tahun 2017 tentang kepariwisataan, pada pasal 15 ayat 1 menyatakan bahwa penyelenggara kegiatan usaha pariwisata wajib memiliki tanda daftar usaha pariwisata yang di berikan oleh Walikota atau pejabat yang di tunjuk. Untuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pariwisata dalam pengurusan TDUP di atur dalam peraturan walikota palangka raya Nomor 46 tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata Pasal 28 Ayat 1 berisi pesyaratan pembuatan tanda daftar usaha pariwisata melengkapai permohonan sebagai berikut:

  1. Surat Permohonan TDUP
  2. Fotocopy KTP pemohon
  3. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
  4. Akta Pendirian Perusahaan
  5. SPPL/UKL/Amdal (tergantung luas ruang lingkup Pengusaha)

Manfaat melakukan penerbitan TDUP yaitu : dapat Memiliki legalitas resmi yang di akui pemerintah dan mendapat perlindungan hukum dalam berusaha, Sebagai syarat dalam melaksanakan uji kompetensi Usaha dan Profesi yang dilakukan oleh LSP, dan sebagai sayarat untuk mengajukan Proposal kegiatan dan juga tender ke pada para konsumen.

Pemerintah kota plangka raya berharap dengan adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Palangka Raya dapat memberikan informasi dan kesadaran kepada pengusahan khusunya di bidang industri Pariwisata dalam pembuatan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. (Mahmut Akhirin, 2018)